30 April 2014 18:54:20
Ditulis oleh admin

RPJM Desa

BAB I

PENDAHULUAN

 

  • LATAR BELAKANG PENYUSUNAN RPJM-Desa

Bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah  Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam  Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa. Oleh karena itu, desa diharuskan memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) ataupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

RPJM-Desa Wadung ini merupakan rencana strategis untuk mencapai tujuan dan cita-cita. RPJM-Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat kabupaten. Semangat ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Goverment) seperti partisipasif, transparan dan akuntabilitas.

  • DASAR HUKUM.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa Wadung Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

  1. Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 137), Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomor 4575,
  5. Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Nomor 157 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694); sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negaran Repuplik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41)
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 111 Tahun 2014, tentang Pedoman teknis peraturan di desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, pengurusan dan pengelolahan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 84 Tahun 2015, tentang Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 2016, tentang pengelolahan aset desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 44 Tahun 2016, tentang kewenangan desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 45 Tahun 2016, tentang penetapan dan penegasan batas desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 110 Tahun 2016, tentang badan Permusyawaratan Desa desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  19. Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban tahun 2014 Seri E Nomor 22);
  20. Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pemabngunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban tahun 2014 Seri E Nomor 24);
  21. Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembentukan peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban tahun 2015 Seri E Nomor 43);
  22. Peraturan Daerah Nomor : 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban tahun 2015 Seri E Nomor 50);
  23. Peraturan Daerah Nomor : 24 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban tahun 2016 Seri E Nomor 63);
  24. Peraturan Bupati Tuban Nomor 64 Tahun 2015 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok;
  25. Peraturan Bupati Nomor : 29 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban tahun 2018 Seri D Nomor 1)
  26. Peraturan Bupati Nomor : 75 tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban tahun 2018 Seri E Nomor 62);
  27. Peraturan Bupati Nomor : 82 tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban tahun 2018 Seri E Nomor 71);
  28. Peraturan Bupati Tuban Nomor 93 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban tahun 2018 Seri E Nomor 76);

 

 

 

  • PENGERTIAN

Dalam rangka pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah No 43 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Desa No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dan Perda Kabupaten tuban Nomor 9 tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa), dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahunan.

Terdapat tiga implikasi pokok yang harus diperhatikan dari perencanaan pembangunan daerah yang akan dirumuskan, yaitu:

  1. Diperlukan suatu pemahaman yang realistik mengenai hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional atau pusat dimana daerah itu sendiri merupakan bagian dari suatu sub sistem yang terintegrasi atau merupakan bagian daripada sistem yang lebih luas, sehingga pemahaman ini akan dapat memperlihatkan keterkaitan secara mendasar diantara keduanya dan konsekuensi akhir dari interaksi tersebut.
  2. Perencanaan haruslah mampu menyelami potensi atau kemampuan yang dimiilki sehingga mamapu memunculkan karakteristik daerah yang selama ini merupakan sektor ekonomi yang dapat diunggulkan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat daerah.
  3. Perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah diharapkan mampu berjalan sinergis dengan pola perencanaan ekonomi yang telah diterapkan sehingga perubahan yang mendasar bukan lagi syarat mutlak yang diperlukan akan tetapi proses perencanaan yang adaptif dan mampu menyesuaikan diri melalui lembaga-lembaga sosial ekonomi yang ada akan dapat membawa pada suatu jenjang pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pambangunan, melalui suatu forum yang disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang. Dalam pelaksanaannya dipertegas dengan dikeluarkannya UU Desa No 6 Tahun 2014 Dan Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Adapun untuk penyusunan RPJM Desa dilakukan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa atau Musrenbang. Untuk memfasilitasi penyelenggaraan Musrenbang terdapat beberapa pedoman tentang Musrenbang yang dapat digunakan sebagai rujukan, dengan penjelasan sebagai berikut:

  1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
  3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  4. Pemerintah Desa  adalah  kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
  7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
  8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
  9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
  10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
  11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
  12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
  13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
  14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
  15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
  16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
  17. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
  18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
  19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
  20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
  21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
  22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
  23. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
  24. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dim iliki oleh Desa melalui penyertaan secara Langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar  -besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
    BAB II

PROFIL  DESA

  • Kondisi Desa

2.1.1. Sejarah Desa

Sejarah Desa Wadung tidak terlepas dari sejarah Masyarakat. Asal muasal desa Wadung dikisahkan dari sesepuh desa Wadung yaitu Syeh Kulon. Menurut beliau, awal mula pertama ada seorang yang berasal dari kawasan jawa tengah yang melakukan perjalanan kearah timur memasuki kawasan hutan belantara dan singgah untuk memulai hidup. Setelah menemukan tempat yang dirasa cocok beliau memulai membuat tempat tinggal dengan menebangi pohon yang besar, lebat dan angker. wilayah tersebut sangat angker dan belum terjamah oleh manusia, sesuai dengan pepatah jawa yaitu “GUNG LIWANG LIWUNG JAL MO MORO JAL MO MATI” yang berarti siapa yang datang pasti akan meninggal. Orang tersebut mulai menebangi pohon menggunakan alat sejenis kapak atau pecok yang pada jaman dahulu disebut “wad-dung”. Alat tersebut pada waktu itu merupakan satu-satunya alat yang digunakan untuk menebang pohon. Seiring berjalannya waktu masyarakat mulai banyak berdatangan dan sepakat untuk menamakan tempat tersebut dengan nama WADUNG. Tempat pertama menebang pohon pada saat itu, sekarang berada di dukuh ledok etane kali. Orang pertama penghuni desa yang saat ini menjadi desa Wadung menurut sejarah bernama MBAH KLIWON. Menurut sejarah desa Wadung merupakan persinggahan dari para wali-wali yang dijadikan tempat istirahat sekaligus musyawarah untuk memutuskan masalah, mencari jawaban yang benar dan tidak merugikan salah satu pihak  yang sekarang letaknya dijadikan makam islam buyut bener sekaligus dijadikan nama jalan di desa Wadung yaitu jalan Buyut Bener.

Adapun kepala desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut:

  1. SADAK Lurah (tahun1832 d 1860),
  2. EMBES (tahun 1860 d 1897)
  3. KRONDO (tahun 1897 d 1931)
  4. KIMO (tahun 1931.s.d 1942)
  5. REDJO (tahun 1942 s.d 1953)
  6. BARIJO (tahun 1953 s.d 1966)
  7. SURAJI (tahun 1966 s.d 1968)
  8. PJ TAMSIR (tahun 1968 s.d 1970)
  9. MOEHARI HP (tahun 1970 s.d 1990)
  10. RUMINJAR (tahun 1990 s.d 1999)
  11. KAMSIANA (tahun 1999 s.d 2007)
  12. KAMSIANA (tahun 2007 s.d 2013)
  13. ISLOWATI (tahun 2013 s.d 2019)
  14. KAMSIANA (tahun 2019 s.d 2025)

2.1.2  Demografi

Topografi Desa Wadung adalah berupa Dataran dengan luas wilayah 337.955 Ha. Secara geografis Desa Wadung terletak pada posisi ........................... Lintang Selatan dan ............................. Bujur Timur.

Secara administratif, desa  Wadung terletak di wilayah Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo dibatasi oleh desa desa tetangga diantaranya :

Sebelah Utara                    : Desa Maindu Kec.Montong

Sebelah Selatan     : Desa Tluwe Kec.Soko

Sebelah Barat                    : Desa Wukirharjo Kec. Parengan

Sebelah Timur                    : Desa Klumpit Kec.Soko

Jarak tempuh Desa Wadung ke ibu kota kecamatan adalah 15 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 Menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 48 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 60 Menit.

2.1.2.1 Sumber Daya Alam

Tabel 5.1 : Sumber Daya Alam

No

URAIAN SUMBER DAYA ALAM

JUMLAH

SATUAN

 

....................

 

 

1

Material batu kali

 

 

2

Pasir urug

 

 

3

Lahan tegalan

 

 

4

Lahan persawahan

 

 

5

Lahan Hutan

 

 

6

Sungai

 

 

7

Tanaman Perkebunan : Cengkeh, Lada, Panili  dll

 

 

8

Air Terjun

 

 

9

Dll

 

 

 

2.1.2.2 Sumber Daya manusia

Sasaran akhir dari setiap pembangunan bermuara pada peningkatan kwalitas sumber daya manusia (SDM), SDM merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan, mencakup seluruh siklus kehidupan manusia sejak kandungan hingga akhir hayat. Oleh karena itu pembangunan kwalitas manusia harus menjadi perhatian penting. Pada saat ini SDM di Desa Wadung cukup baik dibandingkan masa sebelumnya.

 

Tabel 5.2 : Sumber Daya Manusia

No

URAIAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

JUMLAH

SATUAN

KET

L

P

 

....................

 

 

 

 

1

Penduduk dan keluarga

 

 

 

 

 

a.Jumlah penduduk

916

913

Orang

 

 

b.Jumlah keluarga

 516

45

Keluarga

 

2

Sumber penghasilan utama penduduk

 

 

 

 

 

a. belum/tidak bekerja

135

157

Orang

 

 

b. mengurus rumah tangga

0

104

Orang

 

 

c. pelajar/mahasiswa

106

104

Orang

 

 

d. pensiunan

1

0

Orang

 

 

e. pegawai negeri sipil

3

2

Orang

 

 

f. kepolisian RI

1

0

Orang

 

 

g. perdagangan

5

18

Orang

 

3

Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan

 

 

 

 

 

a. Lulusan S-3 keatas

 

 

 

 

 

b. Lulusan S-2 keatas

 

 

 

 

 

c. Lulusan S-1 keatas

 

 

 

 

 

d. Lulusan SLA

 

 

 

 

 

e. Lulusan SMP

 

 

 

 

 

f. Lulusan SD

 

 

 

 

 

g. Tidak tamat SD/ tidak sekolah

 

 

 

 

4

Data Kemiskinan

 

 

 

 

 

Jumlah KK Non Miskin

 

 

 

 

 

Jumlah KK Miskin

 

 

 

 

 

Jumlah KK H

 

 

 

 

5

Cacat Mental dan Fisik

 

 

 

 

 

a. Cacat Fisik

 

 

 

 

 

    Tuna Rungu

 

 

 

 

 

    Tuna Wicara

 

 

 

 

 

    Lumpuh

 

 

 

 

 

    Sumbing

 

 

 

 

 

    Invalid lainya

 

 

 

 

 

b. Cacat Mental

 

 

 

 

 

    Idiot

 

 

 

 

 

    Gila

 

 

 

 

 

    Stres

 

 

 

 

6

Jumlah Tenaga Kerja Usia Produktif

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.3 Sumber Daya Pembangunan

 

Tabel 5.3 : Sumber Daya Pembangunan

No

URAIAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

JUMLAH

SATUAN

 

 

 

 

 

....................

 

 

1

Aset Prasarana Umum

 

 

 

a.Jalan

 

 

 

b.Jembatan

 

 

 

c.dll.........

 

 

 

 

 

 

2

Aset Prasarana Pendidikan

 

 

 

a.Gedung Paud

 

 

 

b.Gedung TK

 

 

 

c.Gedung SD

 

 

 

d.dll.....

 

 

 

 

 

 

3

Aset Prasarana Kesehatan

 

 

 

a.Posyandu

 

 

 

b.Polindes

 

 

 

c.MCK

 

 

 

d.Sarana Air Bersih

 

 

 

    1.Sumur gali

 

 

 

     2.Sumur Pompa

 

 

 

     3.Mata Air

 

 

 

     4.Hidran Umum  

 

 

 

     5.PAH

 

 

 

     6.Embung

 

 

 

     7.Air bersih perpipaan

 

 

 

 

 

 

 

Aset Prasarana Ekonomi

 

 

 

a.Pasar Desa

 

 

 

b.Tempat Pelelangan ikan

 

 

 

c.dll...........

 

 

 

 

 

 

5

Kelompok Usaha Ekonomi Produktif

 

 

 

a.Jumlah Kelompok Usaha

 

 

 

b.Jumlah Kelompok usaha yang sehat

 

 

 

c.dll..........

 

 

 

 

 

 

6.

Aset berupa modal yang dimiliki Desa

 

 

 

a.Total aset produktif

 

 

 

b.Total pinjaman aset desa dimasyarakat

 

 

 

c.dll........

 

 

 

 

 

 

7

Aset Irigasi

 

 

 

a.Irigasi Primer

 

 

 

b.Irigasi Sekunder

 

 

 

c.Irigasi Tersier

 

 

 

d.Pintu pembagi

 

 

 

e.dll..........

 

 

 

2.1.2.4 Sumber Daya Sosial Budaya

Berkaitan dengan letaknya yang berada diperbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah suasana budaya masyarakat Jawa sangat terasa di Desa Wadung Dalam hal kegiatan agama Islam misalnya, suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial Jawa. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender Jawa/ Islam, masih adanya budaya nyadran, slametan, tahlilan, mithoni, dan lainnya, yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Jawa.

Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi, hal-hal lama ini mulai mendapat respon dan tafsir balik dari masyarakat. Hal ini menandai babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama masyarakat Desa Wadung Dalam rangka merespon tradisi lama ini telah mewabah dan menjamur kelembagaan sosial, politik, agama, dan budaya di Desa Wadung. Tentunya hal ini membutuhkan kearifan tersendiri, sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi adalah baik tetapi secara sosiologis ia akan beresiko menghadirkan kerawanan dan konflik sosial.

Dalam catatan sejarah, selama ini belum pernah terjadi bencana alam dan sosial yang cukup berarti di Desa Wadung. Isu-isu terkait tema ini, seperti kemiskinan dan bencana alam, tidak sampai pada titik kronis yang membahayakan masyarakat dan sosial.

 

Tabel 5.4 : Sumber Daya Sosial Budaya

NO

URAIAN SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

VOLUME

SATUAN

KETERANGAN

1

Festival Budaya Tari

2

Kali

 

2

Sedekah Bumi

1

Kali

 

3

Upacara adat

 

 

 

4

Peringatan Hari Keagamaan

 

 

 

5

dst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 Keadaan Sosial

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Wadung, hal ini tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (pilleg, pilpres, pemillukada, dan pilgub) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.

Khusus untuk pemilihan kepala desa Wadung, sebagaimana tradisi kepala desa di Jawa, biasanya para peserta (kandidat) nya adalah mereka yang secara trah memiliki hubungan dengan elit kepala desa yang lama. Hal ini tidak terlepas dari anggapan masyarakat banyak di desa-desa bahwa jabatan kepala desa adalah jabatan garis tangan keluarga-keluarga tersebut. Fenomena inilah yang biasa disebut  pulung –dalam tradisi jawa- bagi keluarga-keluarga tersebut.

Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilh karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap.

Karena demikian, maka setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat kepala desa. Fenomena ini juga terjadi pada pemilihan Desa Wadung pada tahun 2019. Pada pilihan kepala desa ini partisipasi masyarakat sangat tinggi, yakni hampir 95%. Tercatat ada dua kandidat kepala desa pada waktu itu yang mengikuti pemilihan kepala desa. Pilihan kepala Desa bagi warga masyarakat Desa Wadung seperti acara perayaan desa.

Setelah proses-proses politik selesai, situasi desa kembali berjalan normal. Hiruk pikuk warga dalam pesta demokrasi desa berakhir dengan kembalinya kehidupan sebagaimana awal mulanya. Masyarakat tidak terus menerus terjebak dalam sekat-sekat kelompok pilihannya. Hal ini ditandai dengan kehidupan yang penuh tolong menolong maupun gotong royong.

Walaupun pola kepemimpinan ada di Kepala Desa namun mekanisme pengambilan keputusan selalu ada pelibatan masyarakat baik lewat lembaga resmi desa seperti Badan Perwakilan Desa maupun lewat masyarakat langsung. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di Wilayah Desa Wadung mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis.

Berdasarkan deskripsi beberapa fakta di atas, dapat dipahami bahwa Desa Wadung. mempunyai dinamika politik lokal yang bagus. Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis ke dalam kehidupan politik lokal. Tetapi terhadap minat politik daerah dan nasional terlihat masih kurang antusias. Hal ini dapat dimengerti dikarenakan dinamika politik nasional dalam kehidupan keseharian masyarakat Desa Wadung kurang mempunyai greget, terutama yang berkaitan dengan permasalahan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara langsung.

Berkaitan dengan letaknya yang berada diperbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah suasana budaya masyarakat Jawa sangat terasa di Desa Wadung Dalam hal kegiatan agama Islam misalnya, suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial Jawa. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender Jawa/ Islam, masih adanya budaya nyadran, slametan, tahlilan, mithoni, dan lainnya, yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Jawa.

Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi, hal-hal lama ini mulai mendapat respon dan tafsir balik dari masyarakat. Hal ini menandai babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama masyarakat Desa Wadung Dalam rangka merespon tradisi lama ini telah mewabah dan menjamur kelembagaan sosial, politik, agama, dan budaya di Desa Wadung Tentunya hal ini membutuhkan kearifan tersendiri, sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi adalah baik tetapi secara sosiologis ia akan beresiko menghadirkan kerawanan dan konflik sosial.

Dalam catatan sejarah, selama ini belum pernah terjadi bencana alam dan sosial yang cukup berarti di Desa Wadung Isu-isu terkait tema ini, seperti kemiskinan dan bencana alam, tidak sampai pada titik kronis yang membahayakan masyarakat dan sosial.

 

2.1.4 Keadaan Ekonomi

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Wadung dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 904 orang, yang bekerja disektor jasa berjumlah 44 orang, yang bekerja di sektor industri 87 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 106 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 1008 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

Tabel 5.5 : Keadaan Ekonomi

No

Mata Pencaharian

Jumlah

Prosentase

1

Pertanian

904

 

2

Jasa/ Perdagangan

1. Jasa Pemerintahan

2. Jasa Perdagangan 

3. Jasa Angkutan

4. Jasa Ketrampilan

5. Jasa lainnya

 

 

3

Sektor Industri

 

 

4

Sektor lain

 

 

Jumlah

 

 

 

Dengan melihat data di atas maka angka pengangguran di Desa Wadung masih cukup rendah. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia ......................... yang belum bekerja berjumlah .................... orang dari jumlah angkatan kerja sekitar .....................orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa ....................

 

  • KONDISI PEMERINTAHAN DESA
    • PEMBAGIAN WILAYAH DESA

Wilayah Desa Wadung terdiri dari dua Dusun yaitu : dusun l,Wadung, II, Geneng  yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Posisi Kasun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Wadung, dari kedua dusun tersebut terbagi menjadi 3 Rukun Warga (RW) dan 15 Rukun Tetangga (RT).

 

  • STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa atau biasa disingkat SOTK Pemerintah Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja. Penjelasan ini telah dimuat dalam ketentuan umum Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa telah disinggung struktur organisasi desa ini, namun masih bersifat umum. Dan memang secara khusus (teknis) telah ditindaklanjuti/dijabarkan dalam Permendagri 84 thn 2015.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Menurut Permendagri terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Permendagri 84/2015).

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa. Adapun susunan/struktur organisasi perangkat desa terdiri dari 3 (tiga) unsur :

  1. Unsur Sekretariat Desa (Sekretaris Desa dan Kepala Urusan/Kaur)
  2. Unsur Pelaksana Kewilayahan (Kepala Dusun atau sebutan lain)
  3. Unsur Pelaksana Teknis (Kepala Seksi/Kasi)

Ketiga unsur Perangkat Desa dalam SOTK di desa dapat diuraikan sebagai berikut :

  1. Sekretariat Desa

Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat desa. Unsur-unsur staf sekretariat desa terdiri beberapa urusan. Sesuai ketentuan Permendagri No. 84 Tahun 2015 tersebut telah diatur paling banyak 3 (tiga) urusan dan paling sedikit 2 (dua) urusan sesuai klasifikasi perkembangan desa masing-masing.

Jika suatu Desa termasuk kategori 3 (tiga) urusan, maka pembagian struktur urusan sekretariat desa meliputi :

    1. urusan tata usaha dan umum
    2. urusan keuangan, dan
    3. urusan perencanaan.

Jika suatu Desa termasuk kategori 2 (tiga) urusan, maka pembagian struktur urusannya yaitu :

  1. urusan umum dan perencanaan, dan 
  2. urusan keuangan.
  3. Pelaksana Kewilayahan

Pelaksana Kewilayahan adalah tidak lain Kepala Dusun (Kadus) atau dengan sebutan lainnya yang termasuk unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan di desa.

Idealnya, jumlah unsur Pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.

Secara umum, tugas melingkupi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun untuk lebih jelas dan detail mengenai tugas dan fungsi Pelaksana Kewilayahan atau Kepala Dusun. Sobat Desa bisa lihat pada : Apa Saja Tugas Kepala Dusun?

  1. Pelaksana Teknis

Pelaksana Teknis adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional yang di-jabat oleh Kepala Seksi atau biasa disebut Kasi.  

Pelaksana Teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yakni :

    1. seksi pemerintahan, 
    2. seksi kesejahteraan dan 
    3. seksi pelayanan.

Atau paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu :

    1. seksi pemerintahan, 
    2. seksi kesejahteraan dan pelayanan.

Sama dengan urusan dalam sekretariat desa, untuk masing-masing seksi juga dipimpin oleh Kepala Seksi atau biasa disingkat Kasi.

Bagan 6.1

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan

Desa Wadung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 5.6 : Nama Pejabat Pemerintah

No

Nama

Jabatan

1

KAMSIANA

KEPALA DESA

2

YUYUN KUSNIAH

SEKRETARIS DESA

3

TONGGIMAN

KAUR TU DAN UMUM

4

SUKARDI

KAUR PERENCANAAN

5

SUNOTO

KAUR KEUANGAN

6

SUWARJONO

KASI PEMERINTAHAN

7

WIDIONO

KASI PELAYANAN

8

MOKHAMAD ILYAS

KASI KESEJAHTERAAN

9

ANANG SUCHIPTO

KADUS WADUNG

10

ROKHANI

KADUS GENENG

 

Tabel 5.7 : Nama BPD

 

No

Nama

Jabatan

1

SUPRAPTO

Ketua

2

KHOIRUL NI’AM

Wakil Ketua

3

PUJI ASTUTIK INDAH SETIA

Sekretaris

4

SRI WAHYUNI

Seksi Bidang Penyelengaraan Pemerintahan Desa Pembinaan Kemasyarakatan Desa

5

ARIFATUL ULFA

Seksi Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat desa

 

  

 

Tabel 5.8 : Nama LPMD

 

No

Nama

Jabatan

1

MOH SUN’AN

Ketua

2

AHMAD IMRON

Sekretaris

3

SUMITRO

Bendahara

4

 

Anggota

5

 

Anggota

6

 

Anggota

7

 

Anggota

8

 

Anggota

Tabel 5.9 : Nama Karangtaruna

 

No

Nama

Jabatan

1

AHMAD NURUL HIDAYAT

Ketua

2

SURHADI

Sekretaris

3

HADI HANDOYO

Bendahara

4

SUTIKNO

Anggota

5

ALI SUNAN

Anggota

6

NURUL HUDA

Anggota

7

RIYANTO

Anggota

8

MIFTAKHUL MUIN

Anggota

9

NUR NASROH

Anggota

10

KHOIRUL FADLI

Anggota

       

Tabel 5.10 : Nama PKK

No

Nama

Jabatan

1

ISLOWATI

Ketua

2

ROKHANI

Sekretaris

3

TUTIK TIAMAH

Bendahara

4

SITI FATIMAH

Anggota

5

NGASTININGSIH

Anggota

6

HARDININGSIH

Anggota

7

DAILAH

Anggota

8

YISMINAH

Anggota

9

KASNITI

Anggota

10

YUYUN KUSNIAH

Anggota

Secara umum pelayanan pemerintahan Desa Wadung kepada masyarakat cukup memuaskan dan kelembagaan yang ada berjalan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

 

  • DINAMIKA KONFLIK KELEMBAGAAN BERDASAR SOTK

Pada tatanan pemerintahan Desa Wadung secara kelembagaan berjalan sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, akan tetapi terkadang masih terjadi adanya kekurang maksimalan dalam pelaksanaannya sehinga menyebabkan kecemburuan antar pribadi Pemerintahan Desa. Dst......

(Diisi den



Kategori

Bagikan :

comments powered by Disqus